JAKARTA - Publik kembali dibuat geleng kepala setelah daftar kekayaan anggota DPR RI periode 2024–2029 terungkap.
Alih-alih sekadar miliarder, beberapa di antaranya justru berstatus triliuner.
Ironisnya, kekayaan super jumbo itu masih ditambah fasilitas negara berupa tunjangan, salah satunya perumahan senilai Rp50 juta per bulan.
Angka fantastis yang sulit dicerna rakyat kecil di tengah ekonomi serba sulit.
Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah resmi menghentikan tunjangan tersebut, polemiknya masih meninggalkan jejak dan pertanyaan: siapa sebenarnya yang diwakili parlemen—rakyat atau para konglomerat?
Triliuner di Kursi Senayan
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diulas akun riset publik @algoresearch.id, wajah parlemen Indonesia kini semakin kental dengan aroma pengusaha besar.
Rusdi Kirana (Fraksi Kebangkitan Bangsa), pemilik Lion Air Group sekaligus Wakil Ketua MPR, tercatat memiliki harta Rp2,6 triliun.
Haji Fathi (Fraksi Demokrat), pengusaha sektor teknologi dan informasi, melaporkan kekayaan Rp1,7 triliun.
Keduanya menempati posisi teratas sebagai legislator paling tajir di Senayan.
Daftar Legislator dengan Aset Jumbo
Selain dua nama tersebut, sejumlah politisi kaya lainnya juga mencuri perhatian publik:
Sihar P.H. Sitorus (PDIP), pewaris kerajaan sawit, Rp871,2 miliar.
Titiek Soeharto (Gerindra), putri Presiden Soeharto, Rp709,4 miliar.
Rachmat Gobel (NasDem), Wakil Ketua DPR, Rp451,6 miliar.
Haeny Relawati (Golkar), mantan bupati sekaligus pengusaha, Rp470,6 miliar.
Eddy Soeparno (PAN), Rp249,3 miliar.
Ledia Hanifa (PKS), Rp139 miliar.
Figur publik seperti Ahmad Dhani (Rp190,9 miliar), Primus Yustisio (Rp129,2 miliar), hingga Uya Kuya (Rp75,6 miliar) juga masuk daftar.
Kritik: Wakil Rakyat atau Wakil Usaha?
Melimpahnya pengusaha di parlemen memicu kekhawatiran soal potensi konflik kepentingan.
Legislator yang sekaligus pebisnis dikhawatirkan lebih fokus merancang regulasi yang menguntungkan kelompoknya ketimbang berpihak pada rakyat.
“Publik butuh bukan hanya transparansi harta, tapi juga kejelasan arah kebijakan. Pertanyaan pentingnya: DPR bekerja untuk rakyat, atau untuk memperbesar kerajaan bisnis pribadi?” kritik Agroresearch.[]